Aksi Demo Aliansi FRPB Tuntut Pemkot Pasuruan Terkait Proyek Strategis Daerah
Pasuruan, lintasskandal.com – Sehubungan dengan Proyek stategis daerah, Aliansi Forum Rakyat Pasuruan Bangkit (FRPB) dan gabungan dari berbagai LSM dan Ormas menggelar demo untuk menuntut komitmen dan penjelasan pemerintah kota Pasuruan Terkait tindak lanjut Proyek Strategis Daerah yaitu Jalur Lingkar Utara (JLU) yang bernilai sebesar 1 triliun.
Aksi demo ini dilakukan oleh Aliansi Forum Rakyat Pasuruan Bangkit (FRPB) di depan Gedung Walikota Pasuruan dilanjutkan Ke Gedung Kejaksaan Negri Kota Pasuruan pada Hari Rabu Siang (05/11/2025).
Demo merupakan aksi massa tersebut menyampaikan delapan tuntutan pernyataan sikap.
Masyarakat menuntut yang pertama yaitu berpusat tiga isu, diantaranya Penetapan Lokasi yang dianggap kadaluarsa penetapan lokasi dari Pemprov Jatim yang berlaku sejak 2018 masih belum terealisasi dinilai mengindikasikan kelalaian Pemkot.
Terkait anggaran Pemkot diduga tidak serius tentang pembebasan lahan yang dianggarkan sebesar Rp 200 miliar, sehingga berpotensi menghentikan proyek.
Selanjutnya, permasalahan rasionalitas pembiayaan proyek Rp 1 triliun dinilai tidak rasional dari segi pembiayaan dan perencanaan, mengingat rendahnya kapasitas keuangan daerah.
Kegiatan demo kemudian dilanjutkan dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk mengawasi serius proyek JLU tentang berbagai aspek pengelolaan keuangan serta pelelangan tender guna mencegah sistem praktek kongkalikong antara kontraktor dan memastikan adanya pemerataan bagi kontraktor lokal.
Walikota Pasuruan yaitu Adi Wibowo didampingi Sekda Rudi serta jajaran Kepala Dinas menemui langsung massa aksi dengan pengamanan polisi, satpol PP, serta Dishub.
Walikota mengatakan bahwa Pemkot selama ini bekerja sesuai regulasi, namun memang banyak kendala yaitu yang utama proyek JLU pada habisnya masa berlaku penetapan lokasi.
” Permasalahan ketentuan terbaru Pemprov Jatim mengharuskan seluruh anggaran dari mulai pembebasan lahan hingga pembangunan harus sudah tersedia. Karena kapasitas kemampuan keuangan kita yang masih rendah,tentu kita tidak realistis dengan kapasitas kita” Jelas Adi wibowo
Adi Wibowo juga menegaskan bahwa proyek JLU tetap menjadi prioritas karena penting sebagai mobilisasi dan pembangkit sektor perekonomian.
” Mari kita kawal bersama dan mengevaluasi keluhan terkait pemenang tender dari luar daerah, bahwa Pemkot sangat terbuka jika ada temuan bukti kecurangan pasti saya tindak” Tutupnya. (Mifta)