Progres Rehabilitasi PHTC Jatim XII Capai 6 Persen

Berita Utama, Nasional, Pemerintah, Pendidikan Leave a comment
Img 20260121 wa0012

JAWA TIMUR, lintasskandal.com  – Guna mendukung program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional serta membentuk karakter peserta didik yang tangguh, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Pada Tahun Anggaran 2025–2026, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah madrasah dalam program PHTC Jawa Timur XII.

Img 20260121 wa0013

Hingga minggu ke-9 Januari 2026, progres pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah Madrasah PHTC Jawa Timur XII telah mencapai 6 persen.

“Progres fisik hingga saat ini masih berjalan dan on the track sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan,” ujar Zulvantri, Tim Leader Konsultan Supervisi PT Nindya Beton, kepada lintasskandal com , Rabu (21/1/2026).

Zulvantri menjelaskan, selain pekerjaan rehabilitasi, paket pekerjaan tersebut juga mencakup rekonstruksi gedung dari nol, seperti yang dilaksanakan di MIN 1 Jombang.

“Pekerjaan meliputi pembangunan gedung baru dari pondasi awal, mulai dari pekerjaan struktur hingga finishing,” jelas Zul, sapaan akrabnya.

Img 20260121 wa0011

Adapun item pekerjaan dalam paket tersebut meliputi pekerjaan persiapan, pembongkaran gedung lama, pekerjaan tanah, beton, pembesian, dinding, lantai, hingga pekerjaan atap dengan rangka baja ringan dan penutup atap menggunakan onduline.

Sementara itu, Janji, salah satu guru MIN 1 Jombang, mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya.

“Dalam proses rehabilitasi dan pembangunan, kualitas struktur konstruksi cukup bagus. Material dan pekerjaan pembesiannya juga baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak sekolah hampir setiap hari turut memantau dan mengawasi jalannya pekerjaan.

Hal senada disampaikan Ghofur, pengajar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas dilakukannya rehabilitasi kembali di sekolah tempatnya mengajar.

Baca juga :  Rapat Paripurna ll Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Serta Jawaban Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kaabupaten Pasuruan Pasuruan,Lintasskandal.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, dalam Rapat Paripurna II yang digelar pada Rabu, 22 Juni 2026. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dalam pengantarnya, Samsul menyampaikan bahwa pada rapat paripurna sebelumnya, seluruh fraksi telah memberikan berbagai masukan, pertanyaan, hingga kritik konstruktif yang memerlukan penjelasan dari pihak eksekutif. ”Dalam pandangan umum, berbagai macam masukan, catatan, pertanyaan, kritik yang konstruktif telah disampaikan oleh masing-masing fraksi yang tentunya membutuhkan penjelasan dan jawaban dari Saudara Bupati,” ujar Samsul Hidayat saat membuka sidang. Mengawali jawaban setebal 18 halaman tersebut, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas fungsi kontrol yang dijalankan. Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wabup menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 kalinya dari BPK RI. Pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel. Selain itu, Gus Shobih (Wakil Bupati Pasuruan) memberikan klarifikasi terkait selisih anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Dapat dijelaskan bahwa penganggaran SILPA APBD Murni tahun 2026 sebesar Rp418,72 miliar. Namun, setelah audit BPK, realisasi SILPA tahun 2025 tercatat sebesar Rp303,36 miliar, sehingga terdapat selisih lebih penganggaran sebesar Rp115,35 miliar. Penggunaan SILPA ini direncanakan seefisien mungkin untuk menutup defisit APBD 2026,” ucapnya Wabup. Menjawab catatan dari Fraksi Partai Gerindra mengenai ketergantungan pada anggaran pusat, Pemkab Pasuruan menegaskan telah melakukan langkah-langkah koordinasi insentif serta pemenuhan administrasi tepat waktu. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemkab berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru. Terkait serapan belanja tahun 2025 yang berada di bawah 95 persen, Wabup menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya efisiensi belanja yang disesuaikan dengan regulasi, tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.(MS)

“Pada tahun 2023–2024, sekolah kami telah mendapatkan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas dari pemerintah pusat.
Alhamdulillah, saat ini kembali mendapatkan rehabilitasi gedung,” ungkapnya.

Ghofur berharap pekerjaan rehabilitasi dan renovasi tersebut dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.

Diketahui, pada proses lelang paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jawa Timur 12, tercatat diikuti oleh 68 perusahaan jasa konstruksi dalam negeri. Namun, hanya lima perusahaan yang memasukkan penawaran.

Berdasarkan hasil evaluasi lelang, PT Nindya Beton yang beralamat di Jalan Letjen MT Haryono, KAV 22, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, mengajukan penawaran terendah sebesar Rp. 53.322.692.800,00 dan ditetapkan sebagai pemenang tender paket pekerjaan tersebut. (bn)

Leave a Reply