Pemkab Sidoarjo Dorong Flyover Gedangan Enam Jalur, Target Tahan Macet hingga 30 Tahun
SIDOARJO, lintasskandal com – Pemkab Sidoarjo mendorong pembangunan Flyover (FO) Gedangan menggunakan enam jalur di bawah jembatan layang. Opsi tersebut disiapkan sebagai solusi kemacetan jangka panjang dengan mempertimbangkan kapasitas lalu lintas hingga 30 tahun mendatang. Pembahasan desain FO Gedangan tersebut mengemuka dalam rapat di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Selasa (22/9).
Rapat tersebut mempertemukan Pemkab Sidoarjo dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Jawa Timur-Bali serta sejumlah pihak terkait.
Hadir pula pihak yang menangani proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) dan PDAM Surabaya, mengingat jalur pipa distribusi air milik PDAM turut terdampak pembangunan FO Gedangan.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Bahrul Amig. Ia meminta Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jatim yang mewakili BBPJN Wilayah V memaparkan penyesuaian Detail Engineering Design (DED) FO Gedangan.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Mahmud mengatakan, Pemkab Sidoarjo mengusulkan enam jalur dua arah di bawah flyover. Tiga jalur berada di sisi timur untuk arus Surabaya-Sidoarjo, sedangkan tiga jalur lainnya di sisi barat untuk arus Sidoarjo-Surabaya.
Menurutnya, opsi tersebut disiapkan berdasarkan proyeksi kepadatan lalu lintas. Dengan enam jalur, titik jenuh lalu lintas diperkirakan baru tercapai sekitar 30 tahun. Sementara empat jalur diperkirakan mencapai titik jenuh dalam 15 tahun.
“Kalau enam jalur itu di titik jenuhnya kita hitung 30 tahun. Tapi kalau empat jalur, maka titik jenuhnya nanti di 15 tahun,” kata Mahmud.
Pemkab Sidoarjo juga mempertimbangkan kebutuhan pembebasan lahan. Enam jalur memang membutuhkan lahan lebih besar, tetapi dinilai dapat menghindari pelebaran jalan dan pembebasan lahan tambahan pada masa mendatang.
“Jangka panjangnya supaya tidak ada lagi pembebasan lahan kanan kirinya karena pasti lebih sulit ke depannya. Mending sekarang daripada dilakukan pembebasannya nanti,” ujarnya.
Namun, rencana enam jalur masih terbentur kebutuhan lahan milik PT KAI. Sebab, pada 2027 KAI berencana mengembangkan jalur ganda kereta api melalui proyek SRRL. Kebutuhan lahan untuk kedua proyek tersebut harus diselaraskan sejak tahap desain.
Mahmud menyebut persoalan lahan KAI menjadi salah satu hal yang masih harus dibahas lebih lanjut. Terlebih, pihak KAI belum hadir dalam rapat tersebut.
Satker P2JN Jatim Indi Sasongko mengatakan, penyelesaian DED FO Gedangan masih membutuhkan kesepahaman seluruh pihak, khususnya KAI sebagai pemilik lahan yang juga memiliki rencana pengembangan SRRL.
“Hasil rapat kita masih butuh kesepahaman dengan pihak Kereta Api terkait lahan-lahan yang dibutuhkan. Mau menggunakan enam jalur, masing-masing sisi tiga, atau dua jalur di masing-masing sisi. Tapi, dari Pemkab berharap tiga jalur per masing-masing sisi di bawah flyover,” jelasnya.
Indi menilai enam jalur menjadi opsi yang lebih ideal dari sisi lalu lintas. Tiga jalur dari arah Surabaya menuju Sidoarjo nantinya dapat melayani kendaraan yang belok kiri menuju Sedati, belok kanan menuju Sukodono, maupun kendaraan yang melaju lurus ke arah Sidoarjo.
“Kalau empat jalur dengan masing-masing sisinya dua jalur artinya lahan Kereta Api yang terdampak memang lebih sedikit. Tapi, memang secara lalu lintas lebih ideal kita menggunakan enam jalur,” ujarnya. (zaq)