Bangun Wisata Mangrove Sedati, Pemkab Sidoarjo Bidik 4.505 Meter Persegi Lahan TNI AL untuk Akses Jalan
SIDOARJO, lintasskandal.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan wisata mangrove di pesisir timur. Namun, sebelum proyek ekowisata yang direncanakan membentang dari Kecamatan Sedati hingga Jabon itu terealisasi, Pemkab harus menuntaskan persoalan pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Laut (TNI AL).
Sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan yang dikelola Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya.
Untuk membahas kepastian pemanfaatan lahan tersebut, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo mendatangi Markas Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Rombongan dipimpin Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo M. Bachruni Aryawan, didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Muhammad Yunan Khoiron. Mereka diterima Asisten Logistik Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
Bachruni mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi salah satu kebutuhan utama untuk menunjang pengembangan wisata mangrove. Karena sebagian jalur yang direncanakan menggunakan aset TNI AL, proses pemanfaatannya harus ditempuh melalui mekanisme administrasi dan persetujuan sesuai ketentuan pengelolaan BMN.
Menurutnya, terdapat tiga alternatif yang dapat diajukan, yakni tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai. Ketiganya memiliki persyaratan berbeda sehingga perlu dikaji sebelum pemerintah daerah menentukan mekanisme yang paling memungkinkan.
“Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar 4.505 meter persegi,” ujar Bachruni.
Ia menjelaskan, mekanisme tukar guling mengharuskan Pemkab menyediakan lahan pengganti dengan nilai minimal sepadan dengan aset yang dimanfaatkan. Sementara hibah memungkinkan pengalihan kepemilikan tanpa kompensasi sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan sesuai aturan.
Adapun melalui mekanisme pinjam pakai, pemerintah daerah dapat menggunakan lahan tanpa membayar sewa. Jangka waktunya maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, keputusan pemanfaatan aset tersebut tidak bisa ditetapkan langsung oleh Kodaeral V Surabaya. Permohonan Pemkab Sidoarjo harus melalui kajian teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk memperoleh persetujuan.
“Permohonan Pemkab Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V Surabaya akan melakukan survei lapangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan luasan lahan yang dibutuhkan sekaligus mencocokkan rencana pembangunan jalan dengan kondisi aset di lokasi.
Bachruni berharap koordinasi tersebut dapat segera menghasilkan kejelasan sehingga proses administrasi pemanfaatan lahan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Pengembangan wisata mangrove di pesisir timur Sidoarjo tidak hanya diarahkan untuk membuka destinasi wisata berbasis alam, tetapi juga mengoptimalkan potensi wilayah pesisir dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Dengan rencana pengembangan yang membentang dari Kecamatan Sedati hingga Kecamatan Jabon, kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan Kabupaten Sidoarjo.
“Kita akan segera melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,” pungkasnya. (red)