Pj Gubernur Adhy Karyono Bersama Khofifah Terima Penghargaan di Hari Otoda 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, saat gelaran Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang diselenggarakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

SURABAYA, liintasskandal.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dan apresiasi pada saat gelaran Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang diselenggarakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Sebuah penghargaan diberikan kepada Pemprov Jatim atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan tersebut, sebuah apresiasi lagi juga diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa, berupa penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.

Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

Usai menerima penghargaan Mendagri Tito Karnavian, Pj Gubernur Adhy Karyono menyampaikan terima kasihnya atas seluruh kerja keras dan sinergitas jajaran Pemprov Jatim, stakeholder terkait, dan masyarakat Jawa Timur selama ini.

Dikatakannya, capaian skor EPPD Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan skor EPPD Jatim Tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan dibanding EPPD tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang berada di angka 3,61.

“Penghargaan ini merupakan pelecut semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif,” ujarnya.

Ia lantas menjelaskan salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ternyata tak lain adalah getolnya gerakan menuju transformasi digital di bidang reformasi birokrasi. Gerakan transformasi ini telah dilakukan beberapa tahun belakangan.

“Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat namun juga membuat kita bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berdampak baik untuk masyarakat,” ujarnya.

“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” imbuhnya.

 

Senada, Khofifah juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

Pasalnya penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Effisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, mendorong berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Mendagri Tito juga menambahkan, dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Sebagai informasi, dalam peringatan Hari Otoda kali ini, Kemendagri menyerahkan sejumlah penghargaan. Selain diserahkan pada Pemprov Jatim yang meraih skor EPPD tertinggi nasional, juga diserahkan penghargaan pada Provinsi Jawa Tengah yang menduduki posisi kedua, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Selain kelima provinsi tersebut, terdapat 24 kabupaten/kota yang juga menerima penghargaan serupa. Seluruh penghargaan ini diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah.

Selain itu, terdapat 4 tokoh kepala daerah dari Jawa Timur yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.

Keempat tokoh tersebut ialah Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023 Anna Muawanah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi. (hd)