Komisi I DPRD Nganjuk Kunjungan Diskominfo Jatim Bahas Transformasi Digital
SURABAYA, lintasskandal com – Guna mendalami pengelolaan teknologi informasi, keamanan data, serta pengembangan infrastruktur digital, Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Anjasmoro Lantai 4 Kantor Diskominfo Jawa Timur.
Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menjelaskan mekanisme clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Setiap usulan belanja TIK dari perangkat daerah harus melalui proses verifikasi lintas instansi, mulai dari Biro Organisasi, Dinas Kominfo, Bappeda, BPKAD, hingga Inspektorat. Proses ini bertujuan memastikan belanja TIK selaras dengan arsitektur SPBE, program prioritas daerah, serta prinsip efisiensi anggaran.
“Clearance ini menjadi instrumen pengendalian agar belanja TIK tidak tumpang tindih dan benar-benar mendukung proses bisnis serta layanan publik,” ujar Sherlita.
Dalam aspek keamanan informasi, Sherlita menjelaskan bahwa pemerintah provinsi harus menerapkan pengamanan berlapis melalui data center, disaster recovery center, PDN serta pemanfaatan cloud. Selain itu, pengujian keamanan seperti penetration testing dilakukan terhadap aplikasi yang menggunakan domain resmi pemerintah provinsi untuk meminimalkan risiko kebocoran data dan serangan siber.
Dinas Kominfo Jawa Timur juga memaparkan persoalan akses jaringan internet di wilayah Kabupaten Nganjuk yang masih mengalami blankspot. Kondisi jaringan yang tidak stabil dinilai berdampak langsung pada pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono menyampaikan kondisi faktual yang masih terjadi di daerah. Salah satu anggota dewan menilai persoalan blankspot masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
“Masih ada wilayah di Nganjuk yang sinyalnya putus-putus, bahkan di dalam rumah. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar ke depan benar-benar bisa diwujudkan wilayah yang bebas blank spot,” ujar perwakilan Komisi I DPRD Nganjuk.
Dalam forum tersebut, Kadis Kominfo Jawa Timur juga memaparkan berbagai program yang telah dan sedang dijalankan untuk mendukung transformasi digital daerah. Program tersebut meliputi evaluasi arsitektur SPBE, mekanisme clearance belanja TIK, hingga fasilitasi penyediaan jaringan internet di lokasi layanan publik dan daerah terpencil.
Menutup kegiatan, perwakilan Komisi I DPRD Nganjuk menyampaikan apresiasi atas paparan Dinas Kominfo Jawa Timur. Komisi I DPRD Nganjuk bersama Diskominfo Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Daerah Nganjuk menyampaikan terima kasih atas berbagai informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan dan dapat diikuti serta diterapkan untuk memperkuat layanan dan tata kelola Kominfo Kabupaten Nganjuk ke depan. (red)