Reses di Jatim, Komisi V DPR RI Sidak Terminal Purabaya dan Genjot Infrastruktur Jelang Mudik
SIDOARJO, lintasskandal com – Puluhan anggota Komisi V DPR RI memanfaatkan masa reses dengan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Salah satu titik yang ditinjau adalah Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo, Senin (23/2/2026), guna memastikan kesiapan infrastruktur transportasi menghadapi arus mudik Lebaran.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, disambut Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, serta Direktur Prasarana Transportasi Jalan (DPTJ) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan.
Selain meninjau terminal bus tipe A terbesar di Jawa Timur tersebut, rombongan juga bertolak ke Kantor Otoritas Bandara Wilayah III Juanda Sidoarjo untuk menggelar rapat koordinasi percepatan infrastruktur dan transportasi di Jatim. Rapat membahas dukungan anggaran, sinkronisasi program, serta percepatan realisasi proyek transportasi.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menyebut kunjungan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan selamat datang. Semoga kunjungan ini memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan program prioritas infrastruktur yang memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Mimik secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan warga, terutama jalan rusak dan banjir.
“Hampir tiap hari kami menerima telepon dari masyarakat terkait jalan berlubang dan banjir. Kami berharap ada dukungan penuh atas keluhan masyarakat kami, serta kemudahan akses transportasi di Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ridwan Bae menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan di sektor perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga pembangunan desa dan daerah tertinggal.
“Melalui forum ini kami berharap tidak ada lagi jalan berlubang, baik jalan kabupaten, provinsi maupun nasional. Karena setiap kelas jalan memiliki tanggung jawab masing-masing. Aspirasi masyarakat akan kita tampung untuk didorong realisasinya,” ujarnya saat memimpin rapat.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai gerbang perekonomian kawasan timur Indonesia, sehingga membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Ia memaparkan, tingkat kemantapan jalan nasional di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 98 persen, sedangkan jalan provinsi berada di kisaran 86 persen.
Pemprov Jatim juga mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran yang diproyeksikan melibatkan jutaan penumpang melalui moda darat, laut, dan udara. Untuk jangka panjang, Pemprov mendorong pengembangan transportasi massal di kawasan Surabaya Raya.
“Salah satu rencana strategis adalah proyek kereta rel listrik (KRL) Surabaya–Sidoarjo yang ditargetkan beroperasi pada 2027, serta pengembangan moda transportasi berbasis rel lainnya guna mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan metropolitan,” pungkas Adhy. (red)