Gubernur Khofifah Siagakan OPD Hadapi Mudik Lebaran 2026, WFA Diterapkan Tanpa Ganggu Layanan Publik
SURABAYA, lintasskandal.com — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran 2026.
Arahan tersebut disampaikan saat apel pagi di Halaman Kantor Setdaprov Jatim, Surabaya, Selasa (17/3/2026). Khofifah menegaskan pentingnya kesiapan lintas sektor menghadapi dinamika Idulfitri 1447 Hijriah, mulai dari pelayanan publik, transportasi hingga mitigasi bencana hidrometeorologi.
Sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem, Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca sejak 16 Maret dan direncanakan berlangsung hingga 25 Maret 2026.
Khofifah juga meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika guna memastikan masyarakat dapat mudik dan berwisata dengan aman serta nyaman.
Berdasarkan proyeksi, sekitar 24,9 juta orang atau 17,3 persen pemudik nasional diperkirakan masuk ke Jawa Timur. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026, sementara arus balik pada 27 Maret 2026.
Di sektor kesehatan, Khofifah menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memastikan layanan call center berjalan optimal agar masyarakat bisa mendapatkan pertolongan pertama dengan cepat dalam kondisi darurat.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan program mudik gratis bagi 9.320 orang menggunakan moda bus dan kapal laut, serta pengangkutan 200 unit sepeda motor. Program ini dihadirkan sebagai bentuk dukungan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Di tengah kesiapan menghadapi mudik, Khofifah menegaskan kondisi ekonomi Jawa Timur tetap solid. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,85 persen (year-on-year), dengan kontribusi 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan sekitar 14,4 persen terhadap perekonomian nasional.
Menjelang cuti bersama, Pemprov Jatim juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) secara terbatas. Namun, Khofifah mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik.
“WFA bukan cuti, sehingga pelayanan dan kinerja pegawai harus tetap optimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk memastikan keamanan kantor saat ditinggalkan, termasuk mematikan perangkat listrik yang tidak diperlukan sebagai bagian dari efisiensi energi.
Selain itu, ASN dilarang menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi, termasuk kendaraan dinas untuk mudik.
Kendaraan dinas wajib diparkirkan di kantor sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi selama Hari Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut mengimbau masyarakat untuk saling menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026. Jika 1 Syawal jatuh pada 20 Maret, masyarakat di wilayah yang melaksanakan Nyepi diminta tetap menjaga kekhidmatan tanpa penggunaan pengeras suara.
“Mari kita jaga keharmonisan antarumat beragama dengan saling menghormati momentum ibadah masing-masing,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Khofifah menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran OPD atas dedikasi dan kinerja mereka.
“Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah SWT. Mari terus menjaga produktivitas dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (red)