Komisi D DPRD Jatim Kawal Alih Status Jalan, Dorong Akses Mataraman Lebih Layak
SURABAYA, lintasskandal.com — Komisi D DPRD Jawa Timur mengawal serius usulan alih status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Langkah ini dinilai sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Harapan masyarakat kawasan Mataraman—meliputi Pacitan, Ponorogo, hingga Trenggalek—untuk mendapatkan akses jalan yang lebih layak pun mulai menemukan titik terang.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Misery Effendy, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di daerah.
“Kalau Pemprov tidak turun tangan, banyak persoalan di daerah yang tidak akan selesai. Kapasitas fiskal kabupaten sangat terbatas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).
Fokus utama usulan tersebut mengarah pada jalur strategis penghubung antarwilayah, khususnya rute Ponorogo–Pacitan melalui Ngrayun serta Ponorogo–Trenggalek lewat jalur yang sama.
Usulan teknis sebenarnya telah diajukan sejak 2023, namun baru tahun ini mendapat pengawalan lebih intensif agar masuk dalam skema penganggaran provinsi.
Misery menegaskan, Komisi D tidak ingin usulan tersebut berhenti di tahap kajian. Pengawalan akan terus dilakukan hingga masuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, untuk kemudian diupayakan masuk dalam RAPBD 2027.
“Kami akan dorong terus sampai masuk pembahasan anggaran. Ini kebutuhan riil masyarakat,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jatim IX (Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi).
Di sisi lain, Misery juga menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya di sektor Cipta Karya. Ia menilai keberanian dalam mengusulkan anggaran masih kurang, padahal kebutuhan infrastruktur desa sangat mendesak.
Menurutnya, alokasi anggaran yang saat ini berkisar Rp200–300 juta jauh dari cukup untuk pembangunan jembatan, talud, maupun akses jalan desa.
“Harus lebih berani. Selama ini terkesan kurang maksimal dalam mengajukan anggaran besar,” kritiknya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah Dinas PU Jawa Timur yang telah menyalurkan bantuan 600 drum aspal yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa di Pacitan.
Misery menegaskan, pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Pacitan yang menembus di atas 6 persen sangat ditopang sektor pertanian pedesaan yang bergantung pada akses jalan.
“Kalau akses jalannya tidak didukung, pertumbuhan ekonomi itu tidak akan maksimal,” tandasnya.
Sementara itu, potensi hambatan pembebasan lahan dinilai bukan menjadi persoalan besar. Warga di sejumlah wilayah, seperti Arjosari hingga perbatasan Purwantoro, disebut sangat kooperatif, bahkan bersedia menghibahkan lahan demi kepentingan umum.
Menurut Misery, kondisi tersebut menjadi sinyal positif yang harus segera ditangkap oleh Pemprov Jatim untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan strategis di kawasan Mataraman.
Kalau mau, saya juga bisa buatkan versi lebih tajam (headline keras) atau angle ekonomi/ketimpangan wilayah biar lebih “nendang”. (red)