Khofifah Indar Parawansa Tinjau Banjir di Pasuruan, Himbau Masyarakat Untuk Tidak Buang Sampah Sembarangan dan Lakukan Pompanisasi

Bencana, Daerah Leave a comment
Oplus 131072

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tinjau langsung Banjir yang masih menggenangi fasilitas umum hingga permukiman warga di Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/3/2026).

 

Khofifah menyambangi warga terdampak banjir di Dusun Bandaran, Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso yang diungsikan di camp pengungsian, tak jauh dari tempat tinggal warga.

 

Orang nomor satu di Jawa Timur tersebut membagi-bagikan sembako untuk para lansia maupun warga umum lainnya, serta makanan dan mainan untuk balita dan anak-anak.

 

Tak hanya memberikan bantuan, ia juga berkeliling melihat kondisi banjir terkini dengan menggunakan perahu boat bersama Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto; Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani serta Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi.

 

“Saya begitu datang langsung menerjang banjir untuk bisa melihat shelter dapur umum di Rejoso. Alhamdulillah dapur umum terus dibuat untuk supplai nasi bungkus bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan,” kata Khofifah di hadapan awak media.

 

Soal banjir di Pasuruan, Khofifah menegaskan bahwa berbagai langkah sudah dilakukan. Salah satunya penyedotan genangan banjir melalui sistem pompanisasi.

 

Hanya saja, pompanisasi yang dilakukan seperti di wilayah Rejoso susah untuk dilakukan lantaran posisi luberan air sungai dengan dataran sama tingginya. Sehingga baru bisa dilakukan penyedotan ketika air sungai mulai surut.

 

“Kita sudah siapkan 6 pompa dari Dinas SDA Jatim dan 4 pompa dari Pemkab Pasuruan. Tapi tidak semua bisa berfungsi, karena dipompa mau ke mana, karena air di sungai sama tingginya dengan yang ada di sini,” tegasnya.

 

Selain pompanisasi, Pemprov Jatim bersama Pemkab Pasuruan dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga telah melakukan normalisasi sungai rejoso. Hanya saja, dalam satu tahun tidak semua aliran sungai dapat ternormalisasi lantaran keterbatasan anggaran. Sehingga semua pihak harus bekerja sama, termasuk masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dengan cara berperilaku baik terhadap lingkungan.

Baca juga :  Rapat Paripurna ll Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Serta Jawaban Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kaabupaten Pasuruan Pasuruan,Lintasskandal.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, dalam Rapat Paripurna II yang digelar pada Rabu, 22 Juni 2026. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dalam pengantarnya, Samsul menyampaikan bahwa pada rapat paripurna sebelumnya, seluruh fraksi telah memberikan berbagai masukan, pertanyaan, hingga kritik konstruktif yang memerlukan penjelasan dari pihak eksekutif. ”Dalam pandangan umum, berbagai macam masukan, catatan, pertanyaan, kritik yang konstruktif telah disampaikan oleh masing-masing fraksi yang tentunya membutuhkan penjelasan dan jawaban dari Saudara Bupati,” ujar Samsul Hidayat saat membuka sidang. Mengawali jawaban setebal 18 halaman tersebut, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas fungsi kontrol yang dijalankan. Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wabup menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 kalinya dari BPK RI. Pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel. Selain itu, Gus Shobih (Wakil Bupati Pasuruan) memberikan klarifikasi terkait selisih anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Dapat dijelaskan bahwa penganggaran SILPA APBD Murni tahun 2026 sebesar Rp418,72 miliar. Namun, setelah audit BPK, realisasi SILPA tahun 2025 tercatat sebesar Rp303,36 miliar, sehingga terdapat selisih lebih penganggaran sebesar Rp115,35 miliar. Penggunaan SILPA ini direncanakan seefisien mungkin untuk menutup defisit APBD 2026,” ucapnya Wabup. Menjawab catatan dari Fraksi Partai Gerindra mengenai ketergantungan pada anggaran pusat, Pemkab Pasuruan menegaskan telah melakukan langkah-langkah koordinasi insentif serta pemenuhan administrasi tepat waktu. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemkab berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru. Terkait serapan belanja tahun 2025 yang berada di bawah 95 persen, Wabup menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya efisiensi belanja yang disesuaikan dengan regulasi, tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.(MS)

 

“Ini jadi PR yang harus dicari sebagai solusi jangka panjang. Semua harus duduk bersama. Normalisasi sudah dilakukan tapi belum menyeluruh memang, dan masyarakat saya minta untuk bisa bantu dengan tidak buang sampah ke sungai, tolong jangan membangun bangunan yang menghambat lajunya air dan perilaku lain yang dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan datang,” harapnya. (Usj)

Leave a Reply