Sidoarjo Dinobatkan Kabupaten Sangat Inovatif di Ajang IGA 2023 oleh Kemendagri

Berita Utama, Pemerintah Leave a comment
Img 20231214 173947

SIDOARJO, Lintasskandal.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pada ajang Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mewakil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, penghargaan diterima oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Hery Soesanto di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementrian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dikonfirmasi terpisah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan apresiasi kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo atas kerjasama dan kolaborasi yang terbangun solid lintas OPD dalam membuat dan mempertahankan inovasi-inovasi yang dimiliki Pemkab Sidoarjo.

“Kerja keras dan kolaborasi antar OPD berbuah apresiasi. Kemendagri menilai Sidoarjo produktif dalam membuat inovasi yang berkelanjutan, selain itu Sidoarjo juga berhasil mempertahankan inovasi yang sudah ada yang kemanfaatannya dirasakan masyarakat, contohnya inovasi Sipraja. Sehingga mampu membawa Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan IGA 2023,” terangnya, Kamis (14/12/2023).

Bupati Ahmad Muhdlor berharap dengan semakin bertambahnya inovasi yang berkualitas akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik. Karena tujuan dibuatnya inovasi pada dasarnya agar pelayanan semakin cepat dan efektif, semakin mendekatkan masyarakat kepada pemerintah.

“Penghargaan ini juga memacu kami untuk terus membuat berinovasi serta mendorong kami tidak berhenti pada penghargaan saja, evaluasi dan perbaikan layanan publik yang ada saat ini terus kami monitoring,” jelasnya.

Dikatakannya, tahun 2022 lalu, Kabupaten Sidoarjo juga meraih Kabupaten sangat inovatif dari ajang IGA. Penilaian tahun lalu ada sebanyak 117 inovasi yang dilaporkan oleh Pemkab Sidoarjo melalui leading sektor yaitu Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

“Tahun lalu, Sidoarjo melaporkan 117 inovasi, sedangkan tahun 2023 ada sebanyak 124 inovasi yang telah dilaporkan untuk penilaian,” tambahnya.

Baca juga :  Rapat Paripurna ll Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Serta Jawaban Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kaabupaten Pasuruan Pasuruan,Lintasskandal.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, dalam Rapat Paripurna II yang digelar pada Rabu, 22 Juni 2026. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dalam pengantarnya, Samsul menyampaikan bahwa pada rapat paripurna sebelumnya, seluruh fraksi telah memberikan berbagai masukan, pertanyaan, hingga kritik konstruktif yang memerlukan penjelasan dari pihak eksekutif. ”Dalam pandangan umum, berbagai macam masukan, catatan, pertanyaan, kritik yang konstruktif telah disampaikan oleh masing-masing fraksi yang tentunya membutuhkan penjelasan dan jawaban dari Saudara Bupati,” ujar Samsul Hidayat saat membuka sidang. Mengawali jawaban setebal 18 halaman tersebut, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas fungsi kontrol yang dijalankan. Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wabup menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 kalinya dari BPK RI. Pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel. Selain itu, Gus Shobih (Wakil Bupati Pasuruan) memberikan klarifikasi terkait selisih anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Dapat dijelaskan bahwa penganggaran SILPA APBD Murni tahun 2026 sebesar Rp418,72 miliar. Namun, setelah audit BPK, realisasi SILPA tahun 2025 tercatat sebesar Rp303,36 miliar, sehingga terdapat selisih lebih penganggaran sebesar Rp115,35 miliar. Penggunaan SILPA ini direncanakan seefisien mungkin untuk menutup defisit APBD 2026,” ucapnya Wabup. Menjawab catatan dari Fraksi Partai Gerindra mengenai ketergantungan pada anggaran pusat, Pemkab Pasuruan menegaskan telah melakukan langkah-langkah koordinasi insentif serta pemenuhan administrasi tepat waktu. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemkab berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru. Terkait serapan belanja tahun 2025 yang berada di bawah 95 persen, Wabup menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya efisiensi belanja yang disesuaikan dengan regulasi, tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.(MS)

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Hery Soesanto, mengatakan mekanisme penilaian IGA diukur dari tiga hal, yakni aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek manfaat.

“Dari tiga aspek tersebut, juga didasarkan pada lima kriteria inovasi daerah. Pertama, mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Kedua, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat. Ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Keempat, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kelima dapat direplikasi,” jelasnya. (Dew/Ir)

Leave a Reply