Kolaborasi DAK dan CSR Ubah Wajah Campurejo, AHY Serahkan Kunci Rumah Warga

Img 20260802 wa0008

GRESIK, Lintasskandal com – Pemerintah mempercepat pengentasan kawasan kumuh melalui kolaborasi lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan kawasan permukiman hasil Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (TPKT) Tahun Anggaran 2025 di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Sabtu (1/8/2026).

Peresmian turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Dalam kesempatan itu, AHY menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penerima manfaat.
Program tersebut berhasil menata kawasan pesisir seluas 7,11 hektare yang dihuni 1.152 jiwa atau 288 kepala keluarga. Penataan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga pembenahan infrastruktur lingkungan untuk menciptakan kawasan yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.
AHY menegaskan pengentasan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

“Harus semakin maju, bukan hanya semakin sejahtera, tetapi juga semakin asri. Semua itu dimulai dari rumah dan keluarga kita di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Sebanyak 166 unit rumah ditangani melalui skema pembiayaan kolaboratif. Sebanyak 145 unit dibiayai melalui DAK TPKT, meliputi 102 rumah baru dan 43 peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara 21 unit lainnya dibangun melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dari Habitat for Humanity.
Menurut AHY, pola pembiayaan tersebut menjadi bukti bahwa percepatan penataan kawasan kumuh dapat dilakukan melalui sinergi berbagai pihak, tanpa bergantung pada satu sumber anggaran.
“Ini merupakan bukti nyata negara hadir. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, hingga mitra pembangunan bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Baca juga :  Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Ikuti Halal bi Halal Dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

Selain pembangunan rumah, program juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari jalan lingkungan berpaving, perbaikan drainase, jaringan air bersih, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik, hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Saat meninjau lokasi, AHY memastikan langsung ketersediaan air bersih dengan membuka keran di salah satu rumah warga. Ia mengaku terkesan dengan perubahan besar yang terjadi di kawasan tersebut.

“Foto sebelum dan sesudahnya menunjukkan perubahan yang sangat besar. Bukan hanya rumahnya yang berubah, tetapi juga lingkungan dan fasilitas pendukungnya tertata rapi sehingga menjadi tempat tinggal yang nyaman,” ungkapnya.
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi prioritas pelaksanaan DAK TPKT 2025. Selain Kabupaten Gresik, program serupa juga dijalankan di Kabupaten Lumajang, Madiun, Mojokerto, dan Pasuruan.

Pemerintah berharap keberhasilan penataan kawasan pesisir di Desa Campurejo dapat menjadi model nasional dalam revitalisasi kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha mikro.

“Saya berharap kawasan ini dijaga dengan baik. Kebersihan, ketertiban, dan keindahannya harus terus dipertahankan agar menjadi contoh bagi penataan kawasan kumuh di daerah lain,” tutup AHY. permukiman hasil Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (TPKT) Tahun Anggaran 2025 di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Sabtu (1/8/2026).

Peresmian turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Dalam kesempatan itu, AHY menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penerima manfaat.
Program tersebut berhasil menata kawasan pesisir seluas 7,11 hektare yang dihuni 1.152 jiwa atau 288 kepala keluarga. Penataan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga pembenahan infrastruktur lingkungan untuk menciptakan kawasan yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.
AHY menegaskan pengentasan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Baca juga :  Dishub Kabupaten Pasuruan Pasang Bener Himbauan Di Perlintasan Kereta Api Menjelang Arus Mudik idul Fitri 2024,

“Harus semakin maju, bukan hanya semakin sejahtera, tetapi juga semakin asri. Semua itu dimulai dari rumah dan keluarga kita di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Sebanyak 166 unit rumah ditangani melalui skema pembiayaan kolaboratif. Sebanyak 145 unit dibiayai melalui DAK TPKT, meliputi 102 rumah baru dan 43 peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara 21 unit lainnya dibangun melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dari Habitat for Humanity.
Menurut AHY, pola pembiayaan tersebut menjadi bukti bahwa percepatan penataan kawasan kumuh dapat dilakukan melalui sinergi berbagai pihak, tanpa bergantung pada satu sumber anggaran.
“Ini merupakan bukti nyata negara hadir. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, hingga mitra pembangunan bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Selain pembangunan rumah, program juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari jalan lingkungan berpaving, perbaikan drainase, jaringan air bersih, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik, hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Saat meninjau lokasi, AHY memastikan langsung ketersediaan air bersih dengan membuka keran di salah satu rumah warga. Ia mengaku terkesan dengan perubahan besar yang terjadi di kawasan tersebut.

“Foto sebelum dan sesudahnya menunjukkan perubahan yang sangat besar. Bukan hanya rumahnya yang berubah, tetapi juga lingkungan dan fasilitas pendukungnya tertata rapi sehingga menjadi tempat tinggal yang nyaman,” ungkapnya.
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi prioritas pelaksanaan DAK TPKT 2025. Selain Kabupaten Gresik, program serupa juga dijalankan di Kabupaten Lumajang, Madiun, Mojokerto, dan Pasuruan.

Pemerintah berharap keberhasilan penataan kawasan pesisir di Desa Campurejo dapat menjadi model nasional dalam revitalisasi kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha mikro.

Baca juga :  Ahli Hukum Pidana Dr. Mudzakkikr, S.H Nyatakan Kasus Andri C dkk Masuk ke Ranah Perdata Bukan Pidana

“Saya berharap kawasan ini dijaga dengan baik. Kebersihan, ketertiban, dan keindahannya harus terus dipertahankan agar menjadi contoh bagi penataan kawasan kumuh di daerah lain,” tutup AHY.

Leave a Reply