Bimtek Strakom Jatim 2026: Humas Pemerintah Dituntut Adaptif di Era Digital
SURABAYA, lintasskandal.com — Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi digital mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan komunikasi publik. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah se-Jawa Timur Tahun 2026, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kominfo Jatim itu diikuti sekitar 80 peserta dari Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Hadir sebagai narasumber Pranata Humas Ahli Madya Tim Pusat Penerangan Kemendagri RI, Fachrudin Ali Ahmad, dan peneliti Universitas Brawijaya, Keri Pranata. Sementara moderator kegiatan adalah Syahdino Pratama dari Tim Pusat Penerangan Kemendagri RI.
Dalam sambutan Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin yang dibacakan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, ditegaskan bahwa paradigma kehumasan pemerintah kini mengalami pergeseran signifikan seiring perkembangan teknologi digital.
“Pemerintah tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga harus taktis dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan solutif,” ujarnya.
Menurutnya, media digital kini menjadi ruang utama komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, strategi komunikasi publik harus mampu memanfaatkan berbagai platform secara optimal agar pesan pemerintah dapat diterima secara efektif.
Sherlita juga memaparkan data Edelman Trust Barometer 2025 yang menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 75 persen. Namun di sisi lain, tantangan komunikasi publik semakin kompleks akibat perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Berdasarkan data APJII 2025, pengguna internet didominasi kelompok usia produktif, yakni generasi Milenial sebesar 89,12 persen, Gen Z 87,80 persen, Gen X 79,48 persen, dan Baby Boomers 59,40 persen.
Sementara Reuters Institute Digital News Report 2026 mencatat sebanyak 39 persen responden muda menjadikan media sosial sebagai sumber berita utama, dengan kecenderungan migrasi dari Facebook ke Instagram, YouTube, dan TikTok.
“Mayoritas audiens pemerintah saat ini merupakan masyarakat digital dengan pola konsumsi informasi yang berbeda dibanding generasi sebelumnya,” katanya.
Ia menilai masyarakat muda kini lebih tertarik pada konten audio visual dibandingkan teks konvensional. Karena itu, humas pemerintah dituntut tidak hanya memproduksi rilis berbasis teks, tetapi juga mampu mengemas program pemerintah menjadi konten visual yang kreatif, dinamis, dan mudah dipahami publik.
“Komunikasi pemerintah harus berbasis data dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Sherlita juga mengajak seluruh pengampu kehumasan pemerintah memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi agar tercipta komunikasi publik yang linier antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas komunikasi publik di Jawa Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, narasumber dari Kemendagri RI, Fachrudin Ali Ahmad, menekankan bahwa strategi komunikasi atau strakom sejatinya merupakan bagian dari proses perencanaan kerja sehari-hari sehingga tidak perlu dianggap rumit.
Ia menegaskan bahwa penyusunan strategi komunikasi harus diawali dengan analisis situasi berbasis data dan riset, termasuk identifikasi isu komunikasi yang berkembang di masyarakat.
“Kalau tidak ada persoalan komunikasi, untuk apa strategi komunikasi disusun. Karena itu yang paling penting adalah identifikasi game atau isu komunikasinya,” ujarnya.
Menurut Fachrudin, secara prinsip strategi komunikasi memiliki kesamaan dengan penyusunan TOR maupun rencana kerja pemerintah. Namun, strategi komunikasi memiliki pembeda utama, yakni fokus pada penanganan persoalan komunikasi secara terukur.
Selain analisis situasi, strategi komunikasi juga harus memuat tujuan yang jelas, pesan tunggal atau narasi utama, hingga langkah komunikasi yang dapat dijalankan secara proaktif maupun reaktif.
Strategi proaktif dilakukan dengan menyiapkan narasi dan langkah komunikasi sebelum isu berkembang di masyarakat. Sedangkan strategi reaktif dilakukan sebagai respons cepat terhadap isu maupun krisis komunikasi yang muncul.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dalam komunikasi publik. Salah satu metode yang diperkenalkan dalam forum tersebut adalah model evaluasi internasional AMEC yang digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi mulai dari output hingga dampak yang dihasilkan. (red)
Melalui bimtek ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif, terukur, dan relevan dengan karakter masyarakat digital saat ini.